Makalah Sistem Pemerintahan

TUGAS MAKALAH PKN
SISTEM PEMERINTAHAN

 
















Disusun Oleh:
Fadhila Sildano
XII IPS 4
14 90 39/999 09 27 908
SMAN 12 Makassar
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah panjatkan kehadirat Allah SWT, dan tak lupa kita curahkan salam serta shalawat pada Baginda Rasulullah SAW. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini yang mengangkat pembahasan tentang Sistem Pemerintahan.
Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Segala kritikan dan saran dari smeua pihak akan menjadi pengalaman yang berharga bagi saya demi kesempurnaan makalah ini.

Makassar, 29 November

Penulis












DAFTAR ISI
Halaman Judul
 1
Kata Pengantar
 2
Daftar Isi
 3
BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang
 4
BAB II PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
 5
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensialdan Parlementer
 9
Sistem Pemerintahan yang Digunakan di Indonesia
10
Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan
11
Kelebihan&KekuranganPelaksanaanSistemPemerintahan Di Indonesia
12
BAB III PENUTUP

Saran
14
Kesimpulan
14
DaftarPustaka
















BAB I
PENDAHULUAN

       1.      Latar Belakang
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakanbahwakemerdekaankebangsaan Indonesia itudisusundalamsuatuUndang-UndangDasar Negara Indonesia yang terbentukdalamsuatususunannegaraRepublik Indonesia yang berkedaulatanrakyat. BerdasarkanPasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalahnegarakesatuan yang berbentukrepublik. Berdasarkanhalitudapatdisimpulkanbahwabentuknegara Indonesia adalahkesatuan, sedangkanbentukpemerintahannyaadalahrepublik.
Selainbentuknegarakesatuandanbentukpemerintahanrepublik, PresidenRepublik Indonesia memegangkekuasaansebagaikepalanegaradansekaliguskepalapemerintahan. Hal itudidasarkanpadaPasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “PresidenRepublik Indonesia memegangkekuasaanpemerintahanmenurutUndanag-UndangDasar”. Dengandemikian, sistempemerintahan di Indonesia menganutsistempemerintahanpresidensial.
Sistempemerintahanmempunyaisistemdantujuanuntukmenjagasuatukestabilannegaraitu. Namun di beberapanegaraseringterjaditindakanseparatismekarenasistempemerintahan yang dianggapmemberatkanrakyatataupunmerugikanrakyat. Sistempemerintahanmempunyaifondasi yang kuatdimanatidakbisadiubahdanmenjadistatis. Jikasuatupemerintahanmempunyasistempemerintahan yang statis, absolutmakahalituakanberlangsungselama-lamanyahinggaadanyadesakankaumminoritasuntukmemprotes halhaltersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.



BAB II
SISTEM PEMERINTAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN DI BERBAGAI NEGARA
                  1.      Pengertian Sistem Pemerintahan
Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.
Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu KekuasaanEksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Jadi sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.
Pada umumnya, sistem pemerintahan di dunia menggunakan sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Berbagai Negara
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Digolongkan sebagai sistem pemerintahan parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sedangkan dogolongkan sebagai sistem pemerintahan presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legisaltif.
                        A.    Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan ini dikenal juga sebagai sistem pemerintahan sistem pemerintahan kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Dalam sistem ini, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, , posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Dalam ini, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Para menteri bertanggung jawab pada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, serta tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.
Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atau Kongres (Senat dan Parlemen di Amerika). Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesquieu secara murni melalui pemisahan kekuasaan (Separation of Power).
Menurut Rod Hague pemerintahanpresidensilterdiridari 3 unsuryaitu:
      1. 0 yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
      2.  Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
      3.      Tidakada status yang tumpangtindihantarabadaneksekutifdanbadanlegislatif.

Contohnegara yang menggunakansistempemerintahaniniadalah Amerika denganChek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalahpembagiankekuasaan (Distribution of Power). Negara lainnya adalah Filiphina dan sebagian negara di Amerika Latin dan Amerika Tengah.



B.     Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Berbedadengansistempresidensil, di mana sistemparlemendapatmemilikiseorangpresiden, yang berwenangterhadapjalannyapemerintahan. Dalamsistemparlementerpresidenhanyamenjadisimbolkepalanegarasaja.
MenurutArendLjiphart, perkembangansisteminipadaumumnyamelalui 3 fase, yaitu :
      1.Padaawalnyapemerintahandipimpinolehseorang raja yang bertanggungjawabatasseluruhsistempolitikataukenegaraan.
      2.Kemudianmunculsebuahmajelisdengananggota yang menentanghegemoni raja.
      3.  Majelismengambilalihtanggungjawabataspemerintahandenganbertindaksebagaiparlemen, sehingga raja kehilangansebagiankekuasaantradisionalnya.

 Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah Kerajaan Inggris, karena raja atau hanya sebagai kepala negara saja, sedangkan yang menyelenggarakan pemerintahan adalah perdana menteri bersama kabinetnya. Perdana menteri bersama kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen. Namun demikian, perdana menteri di Inggris sulit dijatuhkan oleh perlemen, karena PM Inggris mempunyai kedudukan yang kuat dalam arti memimpin partai yang dominan. Andaikata PM Inggris tidak memiliki posisi dominan maka akan mungkin jatuh dalam waktu yang relative singkat, sehingga berakibat pada pembangunan ekonomi.
Sebenarnya dalam sistem parlementer ini, PM yang memiliki posisi dominan dapat saja bersama kabinetnya menggeser kedudukan raja atau ratu yang selama ini hanya memimpin acara seremonial. Akan tetapi hal tersebut sulit terjadi di Inggris, karena raja bagi mereka merupakan lambang persatuan, dan sejak zaman nenek moyang dibanggakan sebagai identitas bangsa.






3.  Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer
A.    Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial
Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :
1.      Badan eksekutif lebih stabil kedudu-kannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2.      Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun.
3.      Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4.      Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Adapun kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :
1.     Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2.     Sistempertanggungjawabannyakurangjelas.
3.     Pembuatankeputusan/kebijakanpublikumumnyahasiltawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakanwaktu yang lama.

B.     Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer
Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
1.      Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai.
2.      Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3.      Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Adapun kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
1.      Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer.
2.      Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
3.      Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen.
4.      Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Mengidentifikasi Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer
1.    Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :
a.      Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.
b.      Kabinet (dewan menteri) dibentukolehpresiden. Kabinetbertanggungjawabkepadapresidendantidakbertanggungjawabkepadaparlemen/legislative.
c.      Presidentidakbertanggungjawabkepadaparlemenkarenaiatidakdipiliholehparlemen.
d.      Presidentakdapatmembubarkanparlemensepertidalamsistemparlementer.
e.      Parlemenmemilikikekuasaanlegislatifdanmenjabatsebagailembagaperwakilan. Anggotanya pun dipiliholehrakyat.
f.      Presidentidakberada di bawahpengawasanlangsungparlemen

2.     Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
S. L Witman dan J.J Wuest juga mengemukakan 4 (empat) ciri dan syarat sistem pemerintahan parlementer, sebagai berikut :
1.      Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
2.      Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, eksekutif harus menyatu dengan legislatif, atau eksekutif dan kabinetnya harus mundur atau berhenti jika kebaikannya tidak lagi diterima oleh mayoritas anggota legislatif.
3.      Adanyatanggungjawab yang salingmenguntungkanantarapresidendengankabinet.
4.      Eksekutif (menteri utama, perdana menteri atau konsuler) dipilih oleh kepala pemerintahan (raja atau presiden) dengan persetujuan mayoritas anggota legislatif.
Sistem Pemerintahan yang Digunakan oleh Negara Indonesia Menurut UUD 1945
Berdasarkanundang – undangdasar 1945 sistempemerintahan Negara Republik Indonesia adalahsebagaiberikut :
1.      Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. 
2.      Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)
3.      Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat. 
4.      Presidenadalahpenyelenggarapemerintah Negara yang tertinggidibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan prsiden.
5.      Presidentidakbertanggungjawabkepada DPR. Presidenharusmendapatpersetujuan dewan perwakilanrakyatdalammembentukundang – undangdanuntukmenetapkananggarandanbelanja Negara.
6.      Menteri Negara adalahpembantupresiden yang mengangkatdanmemberhentikanmentri Negara. Menteri Negara tidakbertanggungjawabkepada DPR.
7.      Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. presiden harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh usaha DPR.
Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia pernah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Tahun 1945 – 1949
                  Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:
·         Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
·         Terjadinyaperubahansistemkabinetpresidensialmenjadikabinetparlementerberdasarkanusul BP – KNIP.
2.      Tahun 1949 – 1950
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
3.      Tahun 1950 – 1959
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. SistemPemerintahan yang dianutadalahparlementer cabinet dengandemokrasi liberal yang masihbersifatsemu. Ciri-ciri:
a.       Presidendan wakil presidentidakdapatdiganggugugat.
b.      Menteribertanggungjawabataskebijakanpemerintahan.
c.       Presidenberhakmembubarkandpr.
d.      Perdana menteri diangkat oleh presiden.
4.      Tahun 1959 – 1966
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidakadakebebasanmengeluarkanpendapat.
5.      Tahun 1966 – 1998
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei 1998.
6.      Tahun 1998 – sekarang
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

Membandingkan Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan
Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan/amandemen adalah sebagai berikut :
1.      Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
2.      DPR sebagaipembuat UU.
3.      Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
4.      DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
5.      MA sebagailembagapengadilandanpengujiaturan.
6.      BPK pengauditkeuangan.
Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan/amandemen (tahun 1999 – sekarang), adalah sebagai berikut :
1.      MPR bukanlembagatertinggilagi.
2.      Komposisi MPR terdiriatasseluruhanggota DPR ditambah DPD yang dipiliholehrakyat.
3.      Presidendan wakil Presidendipilihlangsungolehrakyat.
4.      Presidentidakdapatmembubarkan DPR.
5.      KekuasaanLegislatiflebihdominan.

      KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DAN MEMBANDINGKANNYA DENGAN NEGARA LAIN

1.      Menguraikan Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia
Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:
1.      Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
2.      Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
3.      Presidentidakdapatmemberlakukandanataumembubarkan DPR.
Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut :
1.      Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
2.      Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
3.      Pengawasanrakyatterhadappemerintahkurangberpengaruh.
4.      Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

2.      Membandingkan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara Lainnya
Sebagai negara pembanding pada makalah ini adalah negara tetangga yaitu negara Malaysia. Adapun perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut :
1.      Badan Eksekutif
a.       Badan Eksekutif Malaysia terletak pada Perdana Menteri sebagai penggerak pemerintahan negara.
b.      Badan Eksekutif Indonesia terletak pada Presiden yang mempunyai 2 kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

2.      Badan Legislatif
a.       Di Malaysia ada 2 Dewan Utama dalam badan perundangan yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang perannyan membuat undang-undang.
b.      Di Indonesia berada di tangan DPR yang perannyamembuatundang-undangdenganpersetujuanPresiden


























BAB III
PENUTUP

A.    Saran
Dalam makalah ini, hendaknya lebih diperbanyak referensi agar lebih dalam materi dalam pembahasan tersebut.

B. Kesimpulan
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.
Pada umumnya, sistem pemerintahan di dunia menggunakan sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.


















DAFTAR PUSTAKA

               Sumarwan, Azan&Dianah. Sistem Pemerintahan. Tantra’s Webblog.http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan/

               Prof. Dr. Soffian Effendi. Mencari Sistem Pemerintahan Negara. UGM. Yogyakarta.
               http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Mencari-Sistem-Pemerintahan-Negara.pdf

BukuPaketPendidikanKewarganegaraanGaneca Exact Kelas XII.

BukuPaketPendidikanKewarganegaraanCempakaPutihKelas XII.

LembarKerjaSiswaPendidikanKewarganegaraanGrahaPustakaKelas XII
               http://uzey.blogspot.com/2009/09/sistem-pemerintahan.html



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Makalah Segmentasi, Targeting, Positioning (STP)

Gambar
  Segmentation, Targeting, and Positioning : Building The Right Relationship With The Right Customers       DISUSUN OLEH Fadhila Sildano 90200117028   DOSEN PENGAMPU Muh. Akil Rahman, S.E., M.Si.     JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020/2021 KATA PENGANTAR   Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh             Alhamdulillahirabbil’alamin, syukur kami curahkan kepada sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah SWT. serta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. karena atas berkat rahmat, hidayah, petunjuk Nya lah sehingga kami dapat membuat, menyusun, dan menyelesaikan makalah ini dengan judul Segmentation, Targeting, and Positioning : Building The Right Relationship With The Right Customers.             Makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas perdana individu dari mata kuliah Seminar Manajem
Baca selengkapnya

Makalah Teori Biaya Produksi

BAB I PENDAHULUAN 1.1     LATAR BELAKANG MASALAH Di dalam dunia ekonomi modern, terutama mengenai makna biaya dan produksi, menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan yang tidak bisa dipisahkan layaknya uang keping logam yang memiliki dua muka yang berbeda namun dalam satu kesatuan. Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, dan bertambahnya penduduk, memaksa kebutuhan hidup terus meningkat. Pada saat ini Kebutuhan hidup tidak bisa diambil langsung dari alam, akan tetapi harus diolah dahulu dengan cepat, efesien, dan harga terjangkau. Keadaan ini dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian orang untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi,  permintaan pasar berubah-ubah sehingga menyulitkan perusahaan untuk melakukan kegiatan produksinya, produk apa yang akan di produksi?  Namun dalam melakukan proses produksi suatu barang, perusahaan seharusnya memperhatikan beberapa hal sebelum melakukan produksi, salah satunya kekuatan finansial yang mereka miliki, sepe
Baca selengkapnya

Makalah Komunikasi Bisnis

MAKALAH KOMUNIKASI BISNIS Disusun Oleh : Fadhila Sildano 90200117028 Dosen Pembimbing : Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2019/2020 KATA PENGANTAR             Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “ Komunikasi Bisnis ”. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah ini. Kami menyadari bahwa Makalah yang kami susun masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah kami ini.             Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.
Baca selengkapnya